Indonesia berencana untuk memangkas (meringankan) beberapa pajak yang berbeda untuk mendorong investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, ungkap menteri keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pada hari Rabu (19 Juni 2019), setelah mencatat target pertumbuhan pemerintah tahun 2019 yang mungkin sulit untuk dicapai.
GDP Indonesia pada kuartal pertama 2019 meningkat 5,07% dari tahun sebelumnya, kehilangan ekspektasi pasar, membuat Sri Mulyani memberi tahu parlemen pada pekan lalu bahwa target pertumbuhan pemerintah sebesar 5,3% mungkin tidak tercapai.
Beberapa analis mengatakan bahwa stimulus fiskal mungkin lebih efektif untuk menjaga momentum pertumbuhan Indonesia untuk saat ini, daripada pelonggaran moneter, karena jeda waktu dalam transmisi moneter.
Tarif Pajak Indonesia
Pemerintah menaikkan ambang harga di mana pajak penjualan barang mewah diberlakukan untuk rumah dan apartemen untuk mendukung sektor properti dan mendorong pembelian rumah, menurut pernyataan dalam postingan di situs kantor sekretaris kabinet pada hari Rabu lalu.
Pajak sebesar 20% sekarang hanya berlaku untuk setiap pembelian properti tapak atau apartemen senilai setidaknya 30 Miliar rupiah (S $ 2,87 juta), katanya.
Ambang batas sebelumnya untuk properti tapak adalah 20 Miliar rupiah, dan 10 Miliar rupiah untuk apartemen.
Tarif pajak penghasilan untuk sekuritas terkait infrastruktur akan dipangkas menjadi 5% dari sebelumnya sebesar 15%, Sri Mulyani juga mengatakan dalam pernyataan terpisah dari situs web yang sama, tanpa memberikan batas waktu kapan hal ini akan mulai diberlakukan.
Rencana yang diumumkan sebelumnya untuk insentif “pajak yang dapat dikurangkan”, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya dua kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan dalam pelatihan keterampilan dan tiga kali lipat dari investasi dalam penelitian dan pengembangan, akan segera dikeluarkan, ungkap Sri Mulyani.
Namun, Sri Mulyani mengatakan rencana untuk memangkas tarif pajak perusahaan menjadi 20%, dari 25% saat ini bahwa:
“[Memangkas Tarif Pajak Perusahaan] Masih perlu studi lebih lanjut untuk menghitung seberapa cepat, seberapa besar risiko fiskal dan untuk menentukan bagaimana menerapkannya”.
Sekedar informasi, perubahan pada tarif pajak perusahaan masih membutuhkan persetujuan dari parlemen terlebih dahulu.
Berdasarkan sebuah jajak pendapat yang diadakan oleh Reuters, Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya tetap stabil pada tinjauan kebijakan yang akan disimpulkan, tetapi mungkin akan mulai mengikuti bank-bank sentral Asia dengan memotong suku bunga pada akhir tahun ini.