International Investor Club – Gairah penetapan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur memberikan dampak baik. Adanya peningkatan pendapatan daerah di Kota Balikpapan sebagai calon kota penyangga. Wali kota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan selama beberapa bulan terakhir sejak penetapan IKN di Kaltim, peningkatan ekonomi dan investasi terjadi di Kota Minyak.
Rizal memaparkan sejumlah sektor mengalami peningkatan dan menyumbang Pendapat Asli Daerah (PAD). Diantaranya pajak hotel dari target sebesar Rp 41,9 Miliar, dengan hasil terakhir yang tercatat telah melampaui target yakni sebesar Rp 45,8 Miliar. Sementara untuk target pajak restoran yang awalnya Rp 89,5 Miliar, kini telah mencapai Rp 102 Miliar. Begitu pula gejolak pada transaksi tanah.
Dalam ulasan berita Rumah.com, Rizal menuturkan, nominal Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Balikpapan telah melampaui target. Rinciannya dari Rp 95 Miliar menjadi Rp 127,9 Miliar. Rizal mengungkapkan:
“Itu menunjukkan bahwa IKN membuat beberapa sektor hidup lagi. Jadi manfaatkan momen ini untuk kebangkitan ekonomi.”
Baca Juga:Resmi! Patrick Walujo Ambil Alih Bank Artos
Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT), target investasi Balikpapan tahun ini sebesar Rp 1,8 Triliun. Namun, hadirnya IKN turut memberikan dampak pada realiasasi investasi.
Terhitung hingga triwulan ketiga saja, realisasi investasi telah mencapai Rp 1,95 Triliun. Sementara untuk total investasi 2019 baru dapat terhitung triwulan pertama 2020.
Menurutnya, kebangkitan ekonomi di Balikpapan terjadi karena segala persiapan terlaksana di kota ini. Terutama yang sangat terasa di sektor jasa.
Kini, ada dua proyek yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan. Dia meyakini proyek ini bisa segera terwujud seiring pembangunan IKN.
Pertama, pembentukan Kawasan Industri Kariangau (KIK) yang sempat tertunda. Ini terjadi karena masalah utamanya, yaitu menyangkut tumpah tindih lahan yang menjadi faktor penghambat terwujudnya KIK.
Sekretaris Daerah Balikpapan Sayid MN Fadli menjelaskan salah satu contoh kasus yang dialami investor besar seperti Wilmar.
Mereka ingin membebaskan tanah dengan lahan cukup besar untuk membangun pabrik. Hingga kini rencana itu masih tertunda karena harus berhadapan dengan lima pengunggat. Kini masalah masih terus berjalan di pengadilan. Kondisi ini membuat Wilmar terpaksa mengalihkan pembangunan pabriknya di Gresik, Jawa Timur.
“Meski begitu, mereka masih berkeinginan membangun pabrik di KIK. Karena lokasinya yang dekat dengan kebun sawit,” katanya. Saking peliknya masalah lahan di Balikpapan, sengketa lahan juga dialami langsung oleh Pemkot Balikpapan yang memiliki tanah sekitar 130 hektare di Kariangau.
Baca Juga: Obligasi Negara pada 2020 Masih Jadi Pilihan Menarik Loh!
Kedua, proyek yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot Balikpapan adalah coastal road atau jalan tepi pantai. Awalnya proyek coastal road sempat tertunda karena perekenomian di Kalimantan Timur meredup 2-3 tahun terakhir. Investor yang ingin membangun juga perlu berpikir panjang di tengah ekonomi yang lesu.
Ibaratnya tidak ada daya tarik dan daya jual tetapi dengan isu IKN, gairah investor pada coastal road mulai terlihat. Rizal menuturkan semua investor sedang bersemangat dan potensi pasar terbuka untuk coastal road. Ia mengatakan:
“Kami sudah rapat dengan investor, mereka sudah menunjuk konsultan pelaksana. Kami berharap pengerjaan sudah mulai diwujudkan 2020.”