International Investor Club – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa dalam rentang lima tahun terakhir, tren realisasi investasi properti meningkat. Di sisi lain, BKPM kini menjemput bola dan memperkuat koordinasi dengan para pengembang properti.

Komite Investasi BKPM, Rizal Calvary Marimbo mengatakan bahwa investasi properti memang sempat menurun tahun 2019. Hal disebabkan investor masih melakukan wait and see di tahun politik.

Baca Juga: Logitech G Perpanjang Kontrak Kerja Sama dengan McLaren

BKPM
Hukum Online (doc.)

Dalam sajian berita Investor Daily, dipesan tertulis, Rizal mengungkapkan:

“Namun penurunannya tidak signifikan, sekitar 2,74%. Sebab ada pesta demokrasi. Mungkin investor melihat politik kita sudah stabil.”

Dia mengatakan, realisasi investasi properti tercatat di BKPM meliputi perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Pada 2018 tercatat sebesar Rp 73, 1 Triliun. Sedangkan investasi pada 2019 turun sebesar 2,74% menjadi Rp 71,1 triliun.

Rizal pun mengatakan, “Meski demikian ada berita gembira, dari sisi proyek proyek justru pada 2019 mengalami kenaikkan signifikan dari 1.502 proyek menjadi 3.036. Tandanya, animo pelaku usaha tidak menurun justru meningkat pada 2019. Proyek ditambah dua kali lipat. Maka pada 2019, dia cuma setop dulu bangun proyeknya. Proyeknya sudah ada. Maka tahun berikut setelah pemilu pengusaha tancap gas.”

Yang menarik, penurunan pada 2019 hanya terjadi pada penanaman modal asing (PMA). Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) justru naik signifikan sebesar 79,8 %. Ia mengungkapkan:

“Artinya investor dalam negeri kapasitasnya besar dan sangat mempercayai pemerintahannya sendiri. Ini modal sosial yang bagus ke depan.”

Baca Juga: Saham STTP Menguat Tajam saat IHSG Terpuruk, Kok Bisa?

Properti Membaik

Rizal juga mengatakan, optimisme ini juga terlihat dari tren pertumbuhan dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2014 hingga 2019, investasi properti tumbuh sebesar 176%. Saat ini, pertumbuhan investasi properti Indonesia teratas di ASEAN disusul Vietnam.

Sebab itu, BKPM optimistis investasi properti akan mekar dan menanjak lagi ke depan. Apalagi pemerintah melakukan terobosan Inpres No 7/2019 tentang sentralisasi dan pelimpahan wewenang perizinan ke BKPM. Ia pun mengatakan:

“Dulu, izin sangat lambat. Sebab izin-izin sektoral, investor berpetualang atau melalui berbagai kementerian. Investor sendirian. Sekarang dengan Inpres itu masuknya di BKPM keluar juga di BKPM.”

Bahkan, tambahnya, di bawah Kepala BKPM baru, saat ini perizinan sudah bisa dipantau melalui Dasboard Command Center BKPM.

Kalau ada yang memperlambat atau main-main soal perizinan, Kepala BKPM bisa tahu. “Seperti kirim barang saja, bisa dipantau dan batas waktunya kepastiannya izin ada atau tidak. Investor tidak boleh lagi di ambangkan bertahun-tahun,” tambahnya.