International Investor Club – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) masih menanti kebijakan relaksasi penjualan unitlink secara digital dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini diperlukan untuk mengerem penurunan penjualan unitlink di masa pandemi Covid-19 yang tengah melanda Tanah Air.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu mengaku bahwa sejak Maret lalu, telah meminta regulator memberikan relaksasi tersebut. Namun, hingga saat ini belum dapat restu walau sudah berkomunikasi beberapa kali.

Baca Juga: Inggris Rilis Obligasi Yield Negatif. Ini Jadi Sejarah!

AAJI dan Unitlink

AAJI
Allisya ID (doc.)

Dalam sajian berita Kontan, Togar mengungkapkan:

“Sampai sekarang belum dikasih izin dan kurang tahu alasannya kenapa. Justru ketika perbincangan melalui video conference, OJK menunjukkan suasana yang positif terkait relaksasi ini.”

Togar tahu bahwa regulasi hanya memperbolehkan penjualan unitlink secara langsung atau ada tatap muka antara agen dengan calon nasabah. Namun meluasnya penyebaran corona tidak memungkinkan pertemuan secara langsung sebagaimana himbauan physical distancing dari pemerintah.

Jika relaksasi tidak segera disetujui, dikhawatirkan penjualan unitlink anjlok. Terlebih, unitlink berkontribusi 63,1% dari total pendapatan premi industri tahun lalu yakni Rp 196,69 Triliun.

Ia berharap OJK memahami kesulitan asuransi jiwa dan segera menyetujui penjualan unitlink secara online. Apalagi, produk keuangan lain justru bisa dipasarkan secara digital seperti reksadana padahal sama – sama memberikan manfaat investasi seperti unitlink.

Togar pun mengungkapkan:

“Mirip unitlink, reksadana punya unsur investasi di mana tanggungjawabnya sama -sama diserahkan kepada nasabah bukan perusahaan. Bedanya, unitlink terdapat unsur proteksi di dalamnya.”

Baca Juga: BEI Terbitkan Aturan Baru Penerbitan Obligasi, Apa Isinya?

Asuransi Jiwa

CNN Indonesia (doc.)

Ketika reksadana diberi keleluasaan, ia mempertanyakan kenapa OJK tidak memberikan izin ke asuransi jiwa. Apalagi penjualan reksadana juga tidak bebas dari masalah. Tahun lalu OJK telah membekukan puluhan produk reksadana dari perusahaan manajer investasi.

Dalam sajian berita Kontan, ia pun mengungkapkan:

“Ada sekitar 40-60 reksadana yang ditutup OJK karena salah kelola dan merugikan orang banyak.”

Dengan kondisi itu, OJK belum menindaklanjuti permintaan dari asosiasi. Sebagai lembaga pengawas jasa keuangan, ia meminta regulator berlaku adil kepada asuransi jiwa bukan hanya kepada sektor perbankan, pasar modal, multifinance dan fintech lending.