International Investor Club – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan dana kelolaan (assets under management/AUM) industri reksadana pada Juni 2020 tercatat Rp 482,54 Triliun.

Jika dibandingkan posisi dana kelolaan industri reksadana pada Mei 2020 yang tercatat Rp 474,2 Triliun, maka terjadi kenaikan dana kelolaan sekitar Rp 8 Triliun.

Baca Juga: BEI Akan Pertimbangkan Kembali Porsi Lot Saham Saat Kondisi Normal

Sentimen Seputar Reksadana

Reksadana

Dalam sajian berita Bareksa dijabarkan, meski begitu, jika dibandingkan posisi dana kelolaan industri reksa dana pada Desember 2019 yang tercatat Rp542,2 triliun, posisi AUM di Juni 2020 belum bisa menyamai.

Namun di tengah sentimen dampak pandemi Covid -19 atau virus corona dan juga kasus dugaan korupsi Jiwasraya, pertumbuhan dana kelolaan pada Juni 2020, menjadi kabar baik.

Soal reksadana yang terkait kasus Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah menegaskan 13 Manajer Investasi (MI) yang terkait dengan Jiwasraya masih dapat beroperasi karena reksadana yang dijual ke masyarakat umum, tidak ada yang terkait dengan Jiwasraya.

Produk reksadana yang tersangkut kasus adalah produk reksadana khusus hanya dibuat untuk Jiwasraya. Sehingga produk tersebut tidak dijual oleh MI melalui agen penjual baik bank maupun melalui platform APRD (Agen Penjual Reksa Dana) online.

Dikelola Terpisah

Dalam sajian berita Bareksa dijabarkan, setiap portofolio reksa dana dikelola secara terpisah antara satu reksa dana dengan reksadana yang lain. Sehingga, permasalahan yang terjadi di sebuah reksa dana tidak serta merta berpengaruh pada reksadana lain yang dikelola oleh MI yang sama.

Portofolio aset reksa dana juga disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian yang merupakan pihak independen dan tidak terafiliasi dengan MI. Maka, aset reksadana bukan merupakan aset MI maupun Bank Kustodian.

Aset reksa dana yang disimpan terpisah dari aset bank ini ibaratnya ada di dalam brankas tersendiri. Sehingga, bila manajer investasi tutup atau bank kustodian terpaksa tutup atau bangkrut, aset reksadana masih aman.

Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) mengimbau kepada investor reksadana untuk tetap tenang dan bijak dalam mengambil keputusan atas investasi reksadana.

Investor juga dapat berkomunikasi dengan MI atau agen penjual reksa dana yang ditunjuk, untuk memperoleh informasi yang akurat dan benar, sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasinya.

Peluang di Reksadana

Reksadana Pendapatan Tetap

Direktur Utama BNI Asset Management (BNI AM), Reita Farianti seperti dikutip dari Bisnis.com mengatakan ada sejumlah katalis yang akan mempengaruhi pergerakan pertumbuhan industri reksadana pada semester II 2020. Dia menyebut salah satunya, faktor pemulihan ekonomi dari kembali dibukanya aktivitas ekonomi.

Reita memaparkan estimasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang diproyeksi negatif pada kuartal II 2020 ini akan berbalik menjadi kembali positif di kuartal III dan IV tahun ini, walaupun tingkat pemulihannya masih dinilai bertahap.

Dia memprediksi pertumbuhan laba dari emiten di pasar modal yang sebelumnya mengalami mengalami tekanan di dua kuartal akan akan kembali pulih pada kuartal ketiga.

Selain itu, ia menambahkan, faktor kedua yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan industri adalah faktor stimulus dari bank sentral di beberapa negara. Stimulus dalam bentuk pembelian surat berharga diestimasi akan mengalir ke pasar negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam sajian berita Bareksa, Reita juga menyebutkan stimulus moneter, fiskal dan bantuan-bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah juga diharapkan bisa membangkitkan kinerja sektor riil, seperti industri pariwisata dan perhotelan.

Dia juga memproyeksikan reksa dana saham dan reksadana pendapatan tetap memiliki peluang untuk terus naik seiring pemulihan ekonomi. Namun, keduanya tak akan lepas dari volatilitas pergerakan aset dan penurunan nilai investasi.

Alasannya, masih ada beberapa risiko antara lain potensi gelombang kedua, Pemilu AS, trade war, dan risiko fiskal dan utang dari besarnya anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi.