Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyatakan bahwa preferensi IMF adalah untuk membedakan dan mengatur aset kripto, daripada memberlakukan larangan langsung. Namun, dia juga menambahkan bahwa opsi pelarangan total tetap ada untuk saat ini.
Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada 27 Februari, Georgieva, yang berbicara di sela-sela pertemuan para menteri keuangan G20 di Bengaluru, India, membahas sikap badan keuangan PBB tersebut terhadap aset digital dan menekankan pentingnya mengatur dunia uang digital. sebagai prioritas utama.
IMF Ingin Melihat Regulasi Kripto
Mengenai komentarnya baru-baru ini tentang kemungkinan pelarangan total cryptocurrency, dia mengklarifikasi bahwa masih banyak kebingungan seputar klasifikasi uang digital. Ia mengatakan:
“Tujuan pertama kami adalah untuk membedakan antara mata uang digital bank sentral yang didukung oleh negara dan aset kripto dan stablecoin yang diterbitkan secara publik.”
Menurut Georgieva, stablecoin yang didukung penuh menawarkan ruang yang masuk akal bagi perekonomian, tetapi aset kripto yang tidak didukung bersifat spekulatif, berisiko tinggi, dan tidak dapat dianggap sebagai uang. Dia mengutip makalah baru-baru ini yang merekomendasikan standar regulasi global dan menyatakan bahwa aset kripto tidak dapat menjadi alat pembayaran yang sah karena tidak memiliki dukungan.
Sementara opsi untuk melarang cryptocurrency tetap ada jika menimbulkan risiko yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, Georgieva menekankan bahwa regulasi yang baik, prediktabilitas, dan perlindungan konsumen akan menjadi pendekatan yang lebih baik. Dia mencatat bahwa pelarangan tidak perlu dipertimbangkan jika langkah-langkah ini diberlakukan.
Georgieva menyarankan bahwa ketidakmampuan untuk melindungi konsumen dari dunia aset crypto yang berkembang pesat akan menjadi alasan utama pelarangan. IMF, Dewan Stabilitas Keuangan, dan Bank untuk Penyelesaian Internasional bekerja sama untuk merilis pedoman kerangka peraturan pada paruh kedua tahun ini.
Di sisi lain, Alchemy Pay telah memperoleh lisensi dari bank sentral Indonesia untuk mengoperasikan pengiriman uang dan transfer dana bekerja sama dengan perusahaan fintech lokal Berkah Digital Pembayaran.
Mengumumkan berita tersebut pada 27 Februari, Alchemy Pay mencatat bahwa Bank Indonesia mengeluarkan lisensi bersama untuk Alchemy Pay dan platform Berkah Digital BDPay, memungkinkan perusahaan untuk menawarkan metode pembayaran yang lebih baik dan mengurangi biaya operasional terkait.
Penyedia pembayaran Fiat-to-crypto Alchemy Pay memperluas layanan di Asia dengan mendapatkan persetujuan peraturan baru di Indonesia.
Sumber: Cointelegraph
