Obligasi PGEO Kurang Dilirik Perbankan, Kenapa?

Obligasi

International Investor Club – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mengumumkan rencana penerbitan surat utang luar negeri sebesar USD400 juta atau sekitar Rp6 triliun dengan kupon 5,15% per tahun yang jatuh tempo pada tahun 2028.

Baca Juga: GOTO Kabarnya Batal Terbitkan Obligasi Setengah Miliar Dolar AS

Obligasi PGEO

Dalam sajian berita Okezone dijabarkan, menurut Pengamat Pasar Modal Fendy Susianto, dari kacamata perbankan sektor energi panas bumi memiliki risiko investasi tinggi. Di sisi lain bisnis yang dioperasikan PGEO dinilai tidak atraktif bagi pendana.

“Dari segi business-to-business (B2B) terutama dari sisi perbankan, bisnis panas bumi ini risikonya tinggi, return yang ditawarkan juga kurang menarik. Jadi wajar kalau sulit dapat pendanaan,” ujarnya.

Manajemen PGEO menuliskan dalam prospektus perseroan bahwa, secara historis dana tersebut untuk menjalankan kegiatan operasional didapat melalui pinjaman pemegang saham. Artinya, kata Fendy, PGEO belum mampu menarik minat perbankan.

“Kalaupun ada bank yang kasih pinjaman, tidak akan bertahan lama dalam memberikan pinjaman karena risiko bisnisnya terlalu tinggi,” papar Fendy.

Selain itu, dana ini akan digunakan untuk membayar utang kembali (refinancing) dengan besaran yang sama dengan nilai emisi obligasi. Hanya saja bunga pinjaman yang diraih sebelumnya lebih rendah dari kupon obligasi kali ini. Sehingga besar kemungkinan biaya bunga yang dikeluarkan perseroan akan lebih tinggi.

“Dengan begitu PGEO harus menghadapi interstate pay differential adjusment (penyesuaian atas perbedaan biaya),” ujar Fendy.

Sebelumnya, PGEO telah menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar USD250 juta atau sekira Rp3,8 triliun (kurs Rp15.260 per USD) pada 2023.

Direktur Keuangan PGEO Nelwin Aldriansyah menjelaskan, belanja modal pada 2023 dianggarkan sebesar USD250 juta atau naik 316,67% dibandingkan belanja modal pada 2022 sebesar USD60 juta.

“Penggunaan belanja modal pada 2023, di antaranya untuk pemeliharaan dan operasi wilayah kerja (WK) panas bumi yang sudah yang ada, pembangunan pembangkit listrik tambahan 55 MW di WK Lumut Balai, dan pembangunan infrastruktur pendukung tambahan,” ujarnya.

Nelwin menyebutkan, WK Lumut Balai Unit 2, yang saat ini konstruksi pembangkitnya masih berjalan, diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada 2024.